Kasus Petani Nipah

UntitledSalah satu kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi saat pemerintah Orde Baru memasuki masa akhir kekuasaannya adalah kasus tewasnya empat petani di Sampang, Madura. Kasus yang dikenal dengan peristiwa Waduk Nipah itu terjadi pada 25 September 1993, lima bulan setelah terjadinya pembunuhan Marsinah.

Konflik bermula dari permasalahan tanah milik masyarakat Nipah yang akan dijadikan waduk. Tanah bagi masyarakat Nipah bukan hanya bermakna ekonomis melainkan juga bermakna kultural. Makna kultural tanah dipahami mereka sebagai sebuah posaka (pusaka) peninggalan leluhur yang harus dijaga dan dipertahankan. Pemaknaan lokal masyarakat Nipah mengenai tanah inilah yang tidak dipahami oleh pemerintah. Pemerintah hanya melihat bahwa masyarakat Nipah yang meliputi 8 desa membutuhkan sebuah waduk irigasi untuk meningkatkan penghasilan pertanian mereka menjadi dua kali lipat. Karena pemerintah melihat wilayah Nipah itu hanya sebagai hamparan lahan kering.

Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya tanah milik mereka sendiri. Proses pembebasan tanah diawali dengan pengukuran tanah bukannya melalui musyawarah. Hal ini meresahkan petani, ketika keinginan mereka untuk memperoleh informasi yang transparan dan musyawarah dengan benar justru dianggap sebagai langkah melawan pemerintah dan dianggap anti-pembangunan. Pemerintah kemudian melancarkan ancaman dan intimidasi lewat SK Bupati Sampang No. 89 tahun 1993 yang isinya akan melibatkan aparat keamanan dalam proses pembebasan tanah.

Pada 26 Agustus 1993 para petani penolak, Hudhori, Ma’ruf, Masruki, dan Mar’i dipanggil ke Koramil Banyuates mereka diinterogasi dan setelah itu dibawa ke Kodim serta ditahan selama dua hari. Kemudian pada 20 September 1993 dalam forum penyuluhan Bupati dan Muspida Sampang, masyarakat menyatakan keberatan untuk menjual tanahnya. Pada saat itu sempat terjadi pemaksaan cap jempol oleh aparat. Bupati Sampang yang bernama Bagus Hinayana yang mengancam siapa saja yang menghalangi pembangunan proyek waduk Nipah akan ditembak.

Pada 24 September 1993 saat dilakukan pengukuran lagi oleh BPN yang melibatkan Koramil Banyuates, Kodim 0828 Sampang, Polsek Banyuates, dan Polres Sampang, masyarakat Nipah yang sudah diancam sebelumnya tetap melakukan penolakan dan protes terhadap pengukuran tersebut. Karena itu pengukuran dibatalkan tetapi salah seorang aparat sebelum pergi sempat memberi peringatan “Awas! Untuk pengukuran besok jangan ada yang keluar. Nanti akan ditembak!”.

Keesokan harinya 25 September 1993 Tim dari BPN dibantu Kepala Desa Planggaran Barat serta aparat desa kembali melakukan pengukuran dengan membawa senjata tajam, tim ini juga didampingi oleh 20 0rang terdiri dari polisi dan tentara dengan senjata lengkap. Kemudian masyarakat dari beberapa desa bergerak serempak untuk meminta pembatalan pengukuran. Secara tiba-tiba tanpa memberi peringatan terjadi penembakan oleh aparat keamanan kepada masyarakat yang melakukan penolakan. Banyak korban jiwa dalam peristiwa penembakan, tiga orang meninggal dunia, satu orang luka berat (kemudian meninggal di rumah sakit), tiga orang luka ringan. Intimidasi terus berlanjut, korban penembakan tidak bisa langsung diambil oleh warga karena dijaga oleh aparat keamanan. Pada keesokan harinya, jenazah baru bisa diambil dan dikebumikan.

Kasus Waduk Nipah pada akhirnya tidak diusut sampai tuntas. Tidak ada peradilan yang digelar bagi pelaku penembakan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Para pelaku hanya dikenai sanksi mutasi. Itulah kenyataan yang terjadi pada masa Orde Baru, hukum berjalan tidak adil dan tidak bebas dari intevensi penguasa. Hukum tunduk pada kemauan politik penguasa.

Bagikan: