Biografi Munir Said Thalib

Munir, Karir, dan Kematian

MUNIR DI KEMAH KONTRAS. [RULLY KESUMA; 25D/78/98; 981019]Munir Said Thalib (1965 – 2004) meninggal di pesawat dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam ketika akan melanjutkan studi pasca sarjana mengenai hukum humaniter di Belanda.

Munir, biasa ia dipanggil, merupakan salah satu sosok yang memiliki keberanian dalam membongkar praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh negara (Orba), terutama mengenai kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan aparat militer. Berkat keberaniannya itu kemudian ia dinobatkan sebagai tokoh 1998 pilihan majalah Ummat. Setelah sebelumnya ia juga mendapat penghargaan Yap Thiam Hien atas keberaniannya membela hak kaum buruh.

Munir merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara berasal dari keluarga keturunan Arab dengan orang tua bernama Said Thalib dan Jamilah. Sejak kecil sifat kerja kerasnya sudah terlihat, terutama setelah ayahnya meninggal. Hal itu terlihat ketika ia sempat bekerja di perusahaan persewaan sound system, kemudian membuat serta menjual antena UHF, menjual sepatu, dan menjual parabola yang kemudian dipasang di halaman gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ia memiliki bakat bisnis karena latar belakang keluarganya adalah seorang pedagang.

Karir hukumnya ditentukan saat pemilihan jurusan di Sekolah Menengah Atas, ia memiliki dua pilihan. Pertama, saat diterima di jurusan IPA maka ia akan melanjutkan ke fakultas teknik, sedangkan jika tidak diterima di IPA maka ia akan melanjutkan ke fakultas hukum. Takdir kemudian memilih jalan yang kedua, ia tidak diterima di jurusan IPA dan pada akhirnya ia masuk ke fakultas hukum Universitas Brawijaya. Ketika masuk ke jurusan hukum ia sama sekali tidak mempunyai pandangan tentang profesi hukum serta tidak mengenal satu pun sarjana hukum dari Indonesia.

Berkat semangat kerja kerasnya yang sudah ditanamkan sejak kecil, ia kemudian dikenal sebagai aktivis kampus yang cukup gesit. Ia sempat mengikuti berbagai kegiatan selama kuliah antara lain:

  • Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 1988.
  • Koordinator IV Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia 1989.
  • Anggota Forum Studi Mahasiswa untuk pengembangan berpikir, Unbraw 1988.
  • Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum Unbraw 1988.
  • Sekretaris Al Irsyad cabang Malang 1988.
  • Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Ketertarikan Munir selanjutnya terhadap persoalan hukum, tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, banyak dipengaruhi setelah pertemuannya dengan Bambang Sugianto seorang demonstran. Kemudian dari pertemuan tersebut, mereka berdua intens sering melakukan diskusi mengenai masalah hukum serta Munir mulai lebih sering membaca buku-buku mengenai permasalahan perburuhan.

 

Selepas Kuliah

Munir LBH SurabayaMunir kemudian memulai karirnya dengan berbekal pengalamannya sebagai aktivis kampus dengan bergabung menjadi tenaga relawan (volunteer) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sejak 1989. Tahun 1991, Munir kemudian menjadi Ketua LBH Surabaya Pos Malang. Setelah itu ia diposisikan sebagai koordinator divisi perburuhan dan divisi sipil serta politik di LBH Surabaya (1992 – 1993). Kemudian ia menjabat Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya (1993 – 1995).

Selepas dari LBH Surabaya, Munir menjabat sebagai direktur LBH Semarang (1996). Kemudian pada 1996, ia ditempatkan sebagai sekretaris bidang operasional YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Mulai 1997 – 2001, ia ditempatkan sebagai wakil ketua YLBHI bidang operasional.

Selama aktivitasnya di berbagai macam LBH, baik yang di Surabaya maupun di Jakarta, Munir memposisikan dirinya sebagai seorang pengacara yang berpihak terhadap humanisme. Ia membela orang-orang yang tertindas, yang menjadi korban kesewenang-wenangan oknum militer dan kuasa politik, atas dasar kemanusiaan tanpa membedakan agama, suku, etnis, dan kelas sosial para korban. Ia menjadikan kemanusiaan sebagai tema sentral perjuangannya. Hal itu terlihat dari beberapa kasus pembelaan yang dilakukan Munir selama ia malang melintang di LBH, antara lain:

  • Penasihat hukum warga Nipah, Madura dalam kasus pembunuhan petani oleh militer 1993.
  • Penasihat hukum sebelas buruh PT Catur Putra Surya (CPS) Sidoarjo teman Marsinah yang diberhentikan secara paksa kepada perusahaan dan pihak Kodim melalui hukum perdata.
  • Penasihat hukum keluarga Marsinah yang dianiaya terlebih dahulu sebelum dibunuh.
  • Penasihat hukum Sri Bintang Pamungkas (Ketua Umum PUDI) dalam kasus kriminalisasi dengan tuduhan subversi dan gugatan tata usaha negara atas perkara pemecatan Sri Bintang Pamungkas sebagai dosen di Universita Indonesia (1997).
  • Penasihat hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan dalam kasus PT Chief Samsung, dengan tuduhan sebagai otak kerusuhan (1995).
  • Penasihat hukum Muhadi supir yang dituduh melakukan penembakan terhadap petugas polisi di Madura, Jawa Timur (1994).

 

Masa di KontraS (1998 – 2001)

Pengalaman demi pengalaman menangani berbagai macam kasus, bukannya membuat Munir semakin yakin akan profesi kepengacaraannya, dia justru lebih memilih menjadi aktivis. Ia kemudian lebih dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia dan koordinator KontraS (sebelumnya bernama Komisi Independen Pemantauan Pelanggaran HAM), karena dialah orang pertama yang berani secara terbuka menyampaikan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan instansi dan aparat militer.

Ketika orang masih ragu, sungkan, dan bahkan takut bicara tentang keterlibatan instansi militer dalam kasus penculikan mahasiswa dan aktivis politik lainnya, Munir justru bicara lantang mengungkapkan fakta dan kebenaran. Munir menjadi juru bicara bagi para korban yang hilang atau sengaja dihilangkan dari anggota keluarga mereka, untuk menyuarakan keadilan dan pekik kemanusiaan atas penderitaan lahir batin yang mereka terima.

Munir melalui KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan) berhasil dalam mendorong pemerkuatan masyarakat madani (civil society), ia bukan hanya memperjuangkan kepentingan korban, tetapi ia berusaha mengimbangi, bahkan melawan budaya kekerasan yang diciptakan negara dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat.

r_SM03102827 Perwakilan dari Kontras Munir bersama korban Tanjung Priok melaporkan ke Mabes Polri 28 Okt  2003

Munir mensosialisasikan aturan main politik tanpa kekerasan, lewat pengembangan budaya politik alternatif ke dalam wilayah publik yang terbuka dan demokratis. Karena itu ia menentang keras penculikan, penyekapan, dan pelenyapan orang hanya karena orang tersebut hendak menyampaikan aspirasinya ke dalam wilayah publik.

Munir lewat KontraS ingin menumbuhkan kepercayaan rakyat bahwa civil society sebagai bahan organik demokrasi, mampu memberikan perlawanan sistemik terhadap kecenderungan negara yang hegemonial dan sifat-sifat kekuasaan yang arbiter dan militeristik. Ia juga menentang keras penggunaan law of the ruler atau hukum dari penguasa dan aparat militer yang menciptakan kekerasan struktural dan politik yang tidak berkeadaban.

Selama di KontraS ia masih sempat juga menjadi tim pengacara beberapa kasus pelanggaran HAM, seperti

  • Kasus penghilangan secara paksa 24 korban aktivis korban dan mahasiswa 1997 dan 1998.
  • Penasihat korban dan keluarga korban kasus Tanjung Priok 1984, hingga 1998.
  • Penasihat hukum korban dan keluarga korban penembakan mahasiswa di Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999).
  • Penasihat hukum dan koordinator advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, Lampung, dan Papua (ribuan kasus yang terrjadi akibat operasi militer).
  • Anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor timur tahun 1999.
  • Membongkar kasus penculikan yang dilakukan oleh Danjen Kopassus Prabowo Subianto dengan Tim Mawarnya yang berujung pencopotan Prabowo dan diadilinya personel Tim Mawar.

Kiprah Munir dalam memperjuangkan masalah HAM selain dilakukan secara langsung ke lapangan, ia juga aktif sebagai seorang kolumnis di beberapa media cetak dan portal berita. Ia menulis berbagai macam artikel mulai dari soal politik, hukum, dan HAM dengan tujuan promosi demokratisasi dan gerakan anti kekerasan.

 

Penghargaan yang pernah diterima

Sebagai seorang aktivis HAM nama Munir bukan hanya dikenal di tingkat nasional tetapi juga sudah cukup dikenal di dunia internasional. Itu terlihat dari beberapa penghargaan yang sudah diterimanya baik itu ketika berkarir di LBH maupun di KontraS. Berikut penghargaan atas jasanya di dunia HAM:

  • Sebagai Leaders for the Millenium pilihan Asia Week tahun 2000
  • Man of The Year dari Majalah Ummat tahun 1998.
  • Seratus tokoh Indonesia Abad XX dari majalah Forum Keadilan.
  • Penganugerahan peniti emas sebagai alumni berprestasi dari Universitas Brawijaya tahun 1999.
  • The Right Livelihood Award (alternative nobel prizes) dari Swedia untuk pengembangan kontrol sipil atas militer dan promosi HAM.
  • An Honourable Mention of the 2000 Unesco Madanjeet Singh Prize atas usahanya mempromosikan toleransi dan anti kekerasan, Paris, November 2000.

KontraS sebagai organisasi yang dipimpinnya juga tidak terlepas dari berbagai penghargaan, antara lain:

  • Suardi Tasrif Award tahun 1998 dari Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) untuk kategori organisasi yang mengembangkan hak-hak informasi kepada masyarakat atas pelanggaran HAM.
  • Serdadu Award (1998) dari organisasi para seniman dan pemusik jalanan Jakarata, atas upayanya dalam mempromosikan penegakan HAM.
  • Yap Thiam Hien Award tahun 1998 sebuah penganugrahan paling bergengsi di bidang HAM di Indonesia.
  • KontraS menjadi anggota dan partisipan AFAD, sebuah jaringan kerja organisasi yang mengadvokasi kasus orang hilang se Asia – Pacific.

 

Kematian Munir

Selepas dari kontraS, Munir kemudian mendirikan organisasi baru bernama Imparsial. Munir banyak menghabiskan waktunya di tempat ini sebagai seorang Direktur Eksekutif sejak 2001 – 2004. Berbeda dengan KontraS yang fokus menangani kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang banyak terjadi dan menimbulkan korban jiwa yang banyak. Imparsial lebih banyak bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Ketika sedang menjabat di Imparsial pula, Munir kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi pasca sarjana mengenai hukum di Utrecht, Belanda selama satu tahun. Munir berangkat pada 6 September 2004 menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 974. Ia berangkat melalui bandara Soekarno Hatta dengan diantar oleh istrinya Suciwati, para penumpang dipersilahkan masuk ke dalam pesawat pada pukul 21.30.

DSC_4029Munir meninggal di pesawat di wilayah udara Rumania setelah berulang kali mondar mandir ke toilet untuk buang air dan muntah-muntah. Kemudian jenasah Munir diotopsi pihak Belanda dan ternyata ditemukan racun Arsenik yang melebihi dosis di dalam tubuhnya. Kemudian berdasarkan hasil penyidikan pihak Kepolisian Republik Indonesia ditangkap lah Pollycarpus Budihari Priyanto dan ditetapkan sebagai tersangka. Dengan bukti-bukti yang diungkapkan oleh istri Munir.

Beberapa hari sebelum keberangkatannya ke Belanda, menurut kesaksian istrinya di pengadilan Pollycarpus Budihari Priyanto atau akrab dipanggil Polly (seorang pilot Garuda yang ditugaskan menjadi extra crew dalam penerbangan ke Belanda) sempat menghubungi Munir dengan tujuan memonitor aktivitas Munir. Munir sendiri merasa tidak enak karena keberangkatannya ke Belanda diketahui Polly. Polly sendiri dikemudian hari ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Munir beserta dengan Muchdi Prawiro Pranjono (Muchdi PR).

Kedua tersangka ini divonis hukuman yang berbeda-beda, Polly dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara kemudian mengajukan banding ke MA dan dipotong masa tahanan sebanyak 14 tahun dan sudah keluar di tahun 2013 ini. Sedangkan untuk Muchdi PR yang baru ditangkap di bulan september 2008 kemudian setelah disidangkan di pengadilan dianggap tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Munir  dan kemudian dibebaskan di tahun 2008 juga.

Terseretnya nama Muchdi karena ia menjabat sebagai Deputi V BIN/Penggalangan pada tahun 2001 – 2005. Muchdi dianggap merupakan otak dari terbunuhnya Munir karena dianggap memiliki dendam pribadi dengannya. Munir merupakan salah satu aktivis HAM yang membongkar kasus penculikan para aktivis reformasi 1998 yang melibatkan tim Mawar yang didalamnya terdapat Muchdi. Semenjak terbongkarnya kasus itu karir militer Muchdi kemudian berhenti. Aktivitas Munir juga dianggap oleh orang-orang BIN menggangu dan membuat mereka menjadi tidak nyaman.

Sampai sekarang kasus pembunuhan aktivis HAM Munir masih belum menemui titik terang, karena beberapa tokoh yang menjadi otak pembunuhannya belum tertangkap dan masih berkeliaran secara bebas. Bahkan menempati jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Kasus kematian Munir ini menjadi contoh sempurna wajah penegakan hukum di Indonesia pasca orde Baru, khususnya bagaimana negara ini memperlakukan suatu kasus pelanggaran HAM, sebuah kejahatan yang melibatkan aparatur negara yang menyalahgunakan kewenangannya.

Penegakan hukum yang seharusnya bekerja atas serangkaian aturan pasti, ternyata masih juga ditarik ke sana ke sini oleh kepentingan politik.

Bagikan: