Orang Hilang di Penghujung Kekuasaan Soeharto

Badai krisis ekonomi 1997 membuat kekuasaan Soeharto goyah. Menjelang sidang umum MPR Maret 1998, Soeharto yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan segala kekuatan yang ia punya, telah mengangkat orang-orang kepercayaannya  dalam sejumlah posisi penting. Pada Februari 1998, Suharto mengangkat Jenderal Wiranto, mantan ajudan dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sebagai Panglima ABRI. Kemudian ia pun mengangkat menantunya, Letnan Jenderal Prabowo, sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada Maret 1998.

Dalam periode waktu yang sama, seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilu, media massa di Indonesia ramai mengabarkan berita “hilangnya” sejumlah aktivis politik dan aktivis mahasiswa. Laporan media massa menyebutkan bahwa  39 orang hilang di Yogyakarta, 13 orang di Lampung, satu di Ujung Pandang, dan tujuh lainnya di Jakarta.

Awalnya pemerintah, atau tepatnya aparat keamanan yang bertanggung jawab atas persoalan orang hilang, menolak tuntutan penyelidikan dan tuduhan keterlibatan mereka dalam kasus orang hilang. Tekanan yang terus berkembang di dalam dan luar negeri pada akhirnya mendorong pemerintah untuk mulai menanggapi kasus tersebut. Para pejabat militer yang sebelumnya bersifat defensif, mulai membuka diri dengan membentuk Tim Kecil Pencari Fakta.

Setelah kekuasaan Soeharto tumbang pada Mei 1998, persoalan orang hilang semakin terkuak. Beberapa aktivis mahasiswa yang sebelumnya dikabarkan hilang, seperti Pius Lustrilanang dan Desmond J Mahesa, muncul dan memberi kesaksian tentang kisah penculikan yang mereka alami. Pengakuan keduanya memperkuat dugaan tentang tindakan terorganisir aparat militer dalam kasus orang hilang. Pada Juli 1998, Kapuspen Hankam/ABRI mengumumkan keterlibatan tujuh oknum anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar dalam penculikan sejumlah aktivis.

Pemerintah kemudian membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memeriksa dua perwira tinggi dan satu perwira menengah Angkatan Darat (AD) yang diduga terlibat dalam kasus penculikan, yaitu Letnan Jenderal Prabowo, Mayor Jenderal Muchdi PR, Kolonel (Inf) Chairawan. DKP mengeluarkan keputusan pemberhentian Prabowo secara hormat dari tugas dan jabatannya, membebastugaskan Muchdi PR dan Kolonel Chairawan dari jabatan struktural ABRI. Meskipun demikian 13 orang yang dinyatakan hilang masih belum berpulang!

Bagikan: