Legasi Kemanusiaan

Munir dan Perjuangan untuk Kemanusiaan

Yang kita perlu tumbuhkan adalah pertama sistem bernegara yang berbasis kepada kedaulatan rakyat, dimana demokrasi yang berpijak pada humanitas menjadi standar kehidupan bernegara. Secara teknis bisa disebut multi-partai, tapi itu tidak penting karena yang diperlukan adalah berapa besar mekanisme sistem itu tadi mampu menghargai humanitas. Humanitas itu tidak saja bebas dari kekerasan, berekspresi. Karena saya sangat yakin bahwa rejim yang cenderung menggunakan kekerasan adalah rejim yang korup, sebab kekerasan itu kaki lain dari korup. Jadi kalau negara cenderung menggunakan kekerasan berarti telah membuktikan dirinya sebagai rejim korup. Saya kira itu yang nggak bisa dihilangkan”.

Kegiatan munir

Itulah kutipan wawancara Munir dengan salah satu media pada Juli 1998. Saat itu Munir baru saja memimpin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang baru berdiri pada Maret 1998. Sebagaimana dapat dilihat dari namanya, organisasi itu memang mempunyai spesialisasi advokasi untuk kasus-kasus orang hilang atau penghilangan paksa dan kasus kekerasan politik lainnya yang terjadi sebagai akibat represi rezim otoriter Orde Baru. KontraS yang ia pimpin ia jadikan alat untuk memperjuangkan kemanusiaan (humanitas) yang selama ini ia pegang teguh apapun resikonya.

Karena terkesan “selalu” menentang kebijakan pemerintah dan mengkritik institusi berpengaruh di Indonesia, Munir selalu hidup  dalam bayang-bayang teror. Pengalamannya yang panjang sebagai aktivis LBH Surabaya dan Malang penah membawa Munir terlibat dalam perjuangan advokasi kasus Marsinah, suatu skandal terbesar dalam dunia perburuhan pemerintahan Orde Baru. Menurut Munir, teror yang ia terima ketika membongkar kasus orang hilang bersama KontraS masih terasa ringan jika dibandingkan dengan teror yang ia terima ketika mengadvokasi kasus Marsinah. Tapi teror demi teror itu tak membuatnya gentar, bahkan terus konsisten dan semakin yakin untuk memperjuangkan kemanusiaan.

Bersama KontraS Munir merumuskan tiga misi yang harus diperjuangkan, yaitu:

  1. meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya menyangkut kebebasan dari kekerasan dan penghilangan orang
  2. memperjuangkan hak-hak asasi, khususnya untuk bebas dari segala bentuk kekerasan
  3. mendukung perubahan yang konsisten dalam sistem hukum dan politik yang akan meningkatkan jaminan perlindungan dari penculikan/penghilangan paksa dan kekerasan

Bagi Munir bersama KontraS demokrasi harus didasarkan pada kedaulatan rakyat dan prinsip bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya. Sementara itu salah satu syarat yang harus dipenuhi agar demokrasi dapat terwujud dengan baik adalah adanya perlindungan HAM yang dapat meningkatkan pemajuan hak-hak sipil dan politik. Pada masa Orde Baru perlindungan semacam itu tidak mampu di berikan negara kepada rakyatnya, sehingga muncul berbagai lembaga swadaya masyarakat yang memberikan advokasi  kepada masyarakat.

Tanpa kenal lelah, sosok Munir telah berkiprah dalam dunia advokasi ini sejak awal 1990 di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ia  menaruh perhatian besar kepada nasib perburuhan di Indonesia yang menurutnya selalu menguntungkan yang kuat dan merugikan yang lemah.  Dalam ranah perburuhan itulah, Munir sempat membela Marsinah, seorang buruh yang terbunuh karena aktivitas protesnya memperjuangkan hak-hak buruh di suatu pabrik arloji di Sidoarjo, Jawa Timur.

Setelah Marsinah, Munir tak berhenti. Bukan tanpa risiko, nyawa menjadi taruhannya dalam memperjuangkan kemanusiaan yang  Munir yakini sejak semula. Teror dan ancaman ia alami. Ketika mengungkap kasus penculikan Munir berujar santai, bahwa teror yang ia hadapi dalam mengungkap kasus penculikan masih belum seberapa berat jika dibandingkan ketika ia membela Marsinah. Tak sedikitpun ia menunjukkan rasa takutnya, pembelaan demi pembelaan terus Munir lakukan. Setelah mengungkap orang hilang dan penculikan, Munir memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh yang menjadi korban kekerasan selama era DOM. Munir juga memperjuangkan nasib korban Tragedi Berdarah Tanjung Priok, Geger Talangsari, Konflik Ambon, dan juga nasib rakyat Papua korban kekerasan militer.

Dewasa ini Indonesia masih mengalami hal-hal yang serupa. Kekerasan demi kekerasan terus berlangsung. Meski tidak terjadi dalam skala yang besar seperti pada masa hayat Munir, tapi kekerasan demi kekerasan  itu tetap mengusik rasa kemanusiaan sebagai sesama warga sebangsa dan setanah air. Di beberapa  tempat warga Ahmadiyah diperangi, warga Syi’ah dimusuhi dan terusir dari kampung halaman sendiri. Ormas agama semakin menjadi-jadi, bisa melarang umat beragama mendirikan tempat beribadah sekehendak hati. Semuanya mereka lakukan dengan berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental. Negara tak mampu mengurus itu semua. Kekerasan hanya berhenti menuai kecaman dan ancanam, tapi secara nyata penyelesaian hukum tak pernah terjadi, sehingga kekerasan berulang lagi dan lagi.

Pada titik ini, kita kehilangan satu sosok pemberani seperti Munir yang lantang menyuarakan suara korba.  Sosok yang tak berhenti hanya pada perkataan dan pernyataan, tapi benar-benar berbuat secara konsisten hingga pada tataran perbuatan. Suara khas Munir yang dulu tanpa segan menuding pihak yang telah terbukti bersalah, mengultimatum negara  untuk segera bertindak, memang membuat kuping terasa panas, tapi suara itu menyampaikan sesuatu yang asing bagi kita. Apakah itu? kejujuran dan ketulusan untuk memperjuangkan kemanusiaan! Suara seperti itu sudah lama menghilang, dan belum terdengar  yang sama yang menggantikannya!

Bagikan: