Menanggapi Pasal Kudeta

uuPada periode 2003 – 2004 muncul kontroversi Pasal 19 RUU TNI tentang kewenangan Panglima TNI menggunakan kekuatan TNI dalam keadaan mendesak. Berdasarkan pasal kudeta itu, Panglima TNI dapat mengambil alih kewenangan mengerahkan kekuatan TNI, yang menurut UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, menjadi kewenangan Presiden bersama DPR. Pasal itu memberi dasar bagi Panglima TNI untuk mengambil keputusan politik berdasarkan penilaian sepihaknya.

Menanggapi gagasan dalam RUU TNI itu, beberapa kalangan beranggapan bahwa hal itu kembali mempertegas posisi ideologis TNI sebagai penafsir tunggal kepentingan serta  keselamatan bangsa dan negara. Menurut para aktivis pro demokrasi, termasuk Munir, Panglima TNI sebagaimana juga Kepala Polri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), seharusnya tidak memiliki kewenangan membuat keputusan politik yang menjadi kewenangan pemerintah. Sebagai alat pertahanan negara, TNI harus diarahkan pada profesionalitas dan dijauhkan dari keinginan untuk memiliki otonomi di bidang politik.

Secara spesifik Munir berpendapat bahwa TNI tidak mungkin menjadikan dirinya otonom, mengambil keputusan politik atas dirinya sendiri. Munir teguh dengan pandangannya, bahwa militer tidak boleh ikut terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Menurut Munir melalui pasal kudeta itu, seolah berusaha memaksakan paradigma lama masuk dalam rumusan RUU TNI yang saat itu tengah digodok di DPR. Dalam RUU TNI itu wajah lama institusi TNI hendak  dipertahankan sebagai bagian dari representasi kekuatan politik rakyat yang tercermin dalam definisi jati diri TNI, otonomi TNI di sektor pertahanan, dan peran TNI dalam mempertahankan integritas dan kedaulatan bangsa.

Dalam suatu wawancara media pada awal Agustus 2004, Munir berujar, “Ada ketegangan antara TNI sebagai satuan otonom politik berhadapan dengan otoritas sipil. Sayangnya, ketegangan ini tidak diselesaikan melalui RUU TNI, tetapi justru diperpanjang“. Munir menilai, RUU TNI masih menyajikan sejumlah kerancuan karena mengatur banyak hal yang bukan jadi pokok bagiannya, misalnya pokok yang harusnya masuk UU Keprajuritan, UU Lembaga Kepresidenan dan UU Pertahanan.

Bagikan: