Munir dan Tentara

Munir dalam suatu konpres tentang perlindungan korban pelanggaran HAMBanyak orang beranggapan Munir anti-tentara, padahal sama sekali tidak! Sebagai seorang aktivis pejuang  Hak Asasi Manusia (HAM) yang konsisten, Munir mensyaratkan perlunya melakukan reformasi militer. Diharapkan tercipta tentara profesional yang memahami dan menghormati nilai-nilai HAM, tunduk terhadap supremasi sipil dan prinsip negara hukum, akuntabel, tidak berpolitik juga berbisnis, dan kompeten dalam menjalankan tugasnya. Munir terus mengamati dan mengkritisi sepak terjang militer di Indonesia tanpa dilandasi rasa benci. Niat tulusnya ialah agar tentara berada pada posisi yang benar.

Munir terlibat sebagai anggota tim perumus RUU Pertahanan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh  Menteri Pertahanan, Muhammad Machfud MD. Munir juga pernah menjadi mitra Biro Hukum Departemen Pertahanan dalam membahas KUHP Militer. Munir gigih memperjuangkan pasal mengenai kesejahteraan prajurit TNI masuk ke dalam UU TNI sehingga pasal itu dikenal dengan “Pasal Munir“. Melalui pasal kesejahteraan prajurit itu, Munir ingin mewujudkan tentara yang profesional sehingga tidak melakukan pekerjaan lain di luar tugasnya sebagai tentara yang menjaga pertahanan negara. Pada saat itu, Munir melihat bahwa gaji para prajurit tamtama dan bintara belum cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga banyak prajurit yang mempunyai pekerjaan sampingan dengan memanfaatkan status tentara  yang mereka miliki.

Munir mencermati hubungan antara para prajurit dengan komandannya, yang kerap memposisikan prajurit sebagai kambing hitam ketika mereka mematuhi perintah atasan melaksanakan perintah  di luar tugas yang seharusnya. Guna mengantisipasi hubungan prajurit dan komandan yang timpang itu, Munir mengusulkan dalam penugasan prajurit oleh komandannya harus dibuat berdasarkan perintah hitam di atas putih. Menurut Munir, seorang prajurit harus diberikan peluang mengajukan surat keberatan kepada komandannya ketika menerima tugas di luar batas kewajaran.

Ikrar Nusa Bakti bersaksi, Munir pernah membela beberapa istri prajurit Kopassus anggota Tim Mawar pelaku penculikan beberapa aktivis prodemokrasi pada 1998 karena para istri itu mengalami tekanan hidup. Suatu ketika Munir menangani kasus-kasus tindak kekerasan yang dialami beberapa istri prajurit TNI dan Polri. Munir tidak pernah melakukan tebang pilih siapa individu atau golongan yang akan ia bantu dalam menyelesaikan permasalahannya.

Berdasarkan kesaksian-kesaksian itu, Munir dapat dikatakan meneladani ajaran Mahatma Gandi “hate the sin and not the sinner”. Ia membenci  kekerasan tapi tak sedikit pun membenci pelaku kekerasan itu sendiri. Munir terus melakukan koreksi atas sepak terjang tentara agar tidak kembali terjebak dalam kesalahan yang sama yang mereka lakukan pada masa Orde Baru, menjadi alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Munir bukan anti tentara tapi ia anti terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM yang kerap dilakukan oleh tentara karena berada dalam posisi dan peranan yang tidak semestinya.

Bagikan: