Awal Penegakan HAM di Indonesia

HUT LBH 1982

Pembentukan Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia (LPHAM) pada 1966 menjadi awal berkembangnya agenda penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga tersebut terbentuk atas inisiatif beberapa aktivis hukum muda yang kemudian menjadi sosok penting pembela HAM di Indonesia. Mereka adalah Yap Tiam Hien, Aisyah Amini, H.J. Princen, Dr. Halim, Wiratmo Sukito, dan Dr. Tambunan.

LPHAM dibentuk atas dasar keprihatinan yang terjadi pada masa awal Orde Baru yang menggeser makna hukum sebagai hukuman. Pengadilan terhadap tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi bentuk pengadilan politik pertama dalam sejarah Orde Baru yang mencerminkan pengadilan politik sebagai cara penguasa menyingkirkan orang-orang yang dianggap membahayakan kekuasaan mereka.

Tiga tahun setelah pembentukan LPHAM, Adnan Buyung Nasution menyampaikan pemikiran tentang pentingnya pembentukan lembaga bantuan hukum yang secara khusus membela orang-orang yang terampas haknya dalam bidang politik, termasuk juga masyarakat marjinal yang tersisihkan haknya dalam sistem keadilan di Indonesia saat itu.

Pada 26 Oktober 1970, selang dua hari sebelum peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1970, Dewan Pimpinan Pusat Peradin meresmikan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, turut memberikan dukungan terhadap pembentukan lembaga tersebut dan sekaligus memperkuat posisi LBH di dalam masyarakat.

LPHAM dan LBH, dan lembaga-lembaga advokasi dan pembelaan HAM lainnya, menjadi catatan penting dalam sejarah Indonesia sebagai kekuatan yang menjadikan lembaga keadilan sebagai tempat menyuarakan kepentingan kelompok marjinal dalam masyarakat yang tersisih ketika sistem keadilan semakin terkooptasi kekuasaan otoriter rezim Orde Baru.

Bagikan: